Saya menemukan buku karya Dr. Aman ini sebagai upaya ambisius untuk merangkum perjalanan panjang Indonesia pasca-proklamasi dalam satu volume yang relatif ringkas. Ketika pertama kali membuka buku setebal 139 halaman ini, saya langsung tertarik pada cakupan periodisasi yang dipilih penulis 1945 hingga 1998 sebuah rentang waktu yang mencakup momen-momen paling krusial dalam sejarah politik Indonesia modern. Periode ini, sebagaimana diakui penulis sendiri dalam kata pengantar, memang “menjadi sebuah kisah yang menarik untuk dipelajari baik di bidang akademik maupun masyarakat secara umum.”
Namun, ketertarikan awal saya ini segera diikuti oleh kegelisahan metodologis. Bagaimana mungkin merangkum 53 tahun sejarah yang penuh gejolak, dari euforia kemerdekaan hingga kejatuhan Soeharto, dalam ruang yang begitu terbatas? Pertanyaan inilah yang akan saya telusuri dalam resensi ini, sembari mengapresiasi usaha penulis sekaligus mengkritisi keterbatasannya.
Struktur dan Organisasi Materi
Secara struktural, saya melihat buku ini disusun dengan pendekatan kronologis-tematik yang cukup sistematis. Tujuh bab yang ada mencerminkan fase-fase penting dalam sejarah Indonesia: dari proklamasi, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dinamika politik-ekonomi pasca-pengakuan kedaulatan, peristiwa Gestapu, masa Orde Baru, hingga kerja sama internasional.
Yang saya apresiasi adalah upaya penulis memberikan konteks di setiap babnya. Misalnya, dalam Bab I tentang “Pendahuluan,” penulis tidak langsung melompat ke proklamasi, tetapi memberikan latar belakang pendudukan Jepang: “Pengaruh perang dunia II bagi bangsa Indonesia dapat dilihat sejak tahun 1942.” Pendekatan kontekstual semacam ini membantu pembaca memahami bahwa proklamasi bukanlah peristiwa yang terisolasi, melainkan bagian dari rangkaian panjang perjuangan.
Namun, di sini juga muncul masalah pertama yang saya temukan: ketidakseimbangan proporsi pembahasan. Bab VI tentang Indonesia Masa Orde Baru hanya mendapat alokasi sekitar 18 halaman (halaman 86-104), padahal periode ini berlangsung selama 32 tahun—lebih dari setengah rentang waktu yang dibahas dalam buku. Bandingkan dengan Bab II tentang “Di Seputar Proklamasi Kemerdekaan” yang mendapat 20 halaman untuk membahas peristiwa yang berlangsung hanya dalam hitungan hari dan minggu. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa penulis lebih nyaman membahas periode awal kemerdekaan dibanding era kontemporer yang lebih kompleks.
Kekuatan Substansial
1. Detail Peristiwa Proklamasi
Salah satu kekuatan terbesar buku ini terletak pada pembahasan seputar proklamasi kemerdekaan. Penulis berhasil menghadirkan narasi yang hidup dan detail tentang momen-momen krusial menjelang 17 Agustus 1945. Pembahasan tentang Peristiwa Rengasdengklok, misalnya, diurai dengan baik, termasuk latar belakang perbedaan pandangan antara golongan tua dan muda:
“Mereka yang dicap sebagai golongan tua adalah para anggota PPKI yang diwakili oleh Sukarno dan Hatta. Mereka adalah kelompok konservatif yang menghendaki bahwa pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945.”
Saya menilai penulis cukup adil dalam memaparkan argumen kedua belah pihak. Golongan tua dengan pertimbangan pragmatisnya tentang kekuatan militer Jepang, dan golongan muda dengan semangat revolusionernya. Detil seperti peran Cudanco Singgih, pemilihan Rengasdengklok sebagai lokasi strategis, hingga jaminan Ahmad Subardjo bahwa “Proklamasi Kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan selambat-lambatnya pukul 12.00” memberikan dimensi dramatis yang membuat pembaca seolah-olah hadir di sana.
2. Dokumentasi Pergolakan Regional
Bab yang membahas tanggapan daerah terhadap proklamasi juga menarik perhatian saya. Penulis tidak hanya fokus pada Jakarta sebagai pusat kekuasaan, tetapi juga menghadirkan respons dari berbagai wilayah Indonesia—dari Surabaya, Bandung, Semarang, hingga Gorontalo dan Sumbawa. Ini penting karena menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya proyek elite Jakarta, tetapi gerakan nasional yang mendapat sambutan luas.
Deskripsi tentang Peristiwa Hotel Yamato di Surabaya, misalnya, cukup vivid: “Para pemuda berhasil memanjat atap hotel dan menurunkan bendera Belanda yang berkibar di atasnya. Mereka menyobek bagian bendera yang berwarna biru, dan kemudian mengibarkannya kembali, sehingga tinggallah bendera merah putih.” Narasi semacam ini efektif dalam menghadirkan semangat heroik masa itu.
3. Kronologi Politik yang Sistematis
Untuk memahami jatuh-bangunnya kabinet di era Demokrasi Liberal (1950-1959), buku ini menyediakan kronologi yang relatif jelas. Penulis mencatat dengan rapi tujuh kabinet yang silih berganti dalam kurun waktu kurang dari satu dekade: Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamidjojo I, Burhanudin Harahap, Ali Sastroamidjojo II, dan Juanda. Meskipun pembahasannya ringkas, penulis tetap mencoba mengidentifikasi penyebab kejatuhan masing-masing kabinet, memberikan gambaran tentang ketidakstabilan politik masa itu.
Kelemahan Metodologis dan Substansial
1. Absennya Aparatus Kritik
Kelemahan paling mendasar yang saya temukan adalah minimnya aparatus kritik dalam buku ini. Tidak ada catatan kaki, tidak ada diskusi historiografis tentang perdebatan di antara sejarawan, dan tidak ada upaya untuk mempertanyakan sumber-sumber yang digunakan. Padahal, banyak peristiwa yang dibahas dalam buku ini masih menjadi perdebatan hangat di kalangan akademisi.
Ambil contoh pembahasan tentang Peristiwa Gestapu 1965. Penulis menyajikan narasi yang cenderung mengikuti versi resmi Orde Baru tanpa mempertimbangkan interpretasi alternatif. Ketika membahas latar belakang Gestapu, penulis menulis:
“Ketika presiden Soekarno memutuskan untuk melakukan konfrontasi dengan Malaysia, maka pada bulan Januari PKI mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk Angkatan Kelima dengan mempersenjatai kelompok buruh dan tani.”
Pernyataan ini disampaikan sebagai fakta objektif tanpa problematisasi. Padahal, peran PKI dalam Gestapu masih diperdebatkan oleh sejarawan seperti John Roosa dalam “Pretext for Mass Murder” (2006) dan Benedict Anderson dalam berbagai tulisannya. Absennya rujukan pada perdebatan akademik ini membuat buku ini lebih mirip buku teks sekolah daripada karya sejarah ilmiah.
2. Simplifikasi Berlebihan terhadap Kompleksitas Politik
Saya menemukan kecenderungan penulis untuk menyederhanakan peristiwa-peristiwa kompleks menjadi narasi hitam-putih. Pembahasan tentang Demokrasi Terpimpin, misalnya, hampir sepenuhnya negatif tanpa menjelaskan konteks mengapa sistem ini diadopsi atau apa yang berusaha dicapainya.
Penulis menyatakan: “Demokrasi Terpimpin mulai menyimpang dari konsepnya semula karena semakin kuatnya sentralisasi kekuasan.” Namun, tidak ada elaborasi tentang apa sebenarnya “konsep semula” Demokrasi Terpimpin menurut Soekarno, atau mengapa sentralisasi kekuasaan dianggap perlu dalam konteks ancaman disintegrasi nasional pada masa itu. Ini adalah contoh dari apa yang oleh Herbert Feith disebut sebagai pendekatan “decline narrative” narasi kemunduran yang tidak memberikan ruang bagi agency dan konteks.
3. Bias Pro-Orde Baru yang Tidak Refleksif
Yang paling mengganggu saya adalah bias pro-Orde Baru yang tersembunyi dalam banyak bagian buku ini, terutama dalam perbandingan implisit antara Orde Lama dan Orde Baru. Ketika membahas ekonomi Orde Lama, penulis dengan mudah menyebut “kegagalan” dan “kebangkrutan.” Tetapi ketika membahas korupsi di era Orde Baru, nada kritisnya jauh lebih lunak.
Perhatikan kutipan ini tentang Orde Baru:
“Sejak masa pemerintahan Soekarno, penyelundupan dan korupsi adalah permasalahan yang sulit untuk diatasi. Pada masa awal Orde Baru, korupsi telah menjalar keberbagai lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah… Namun sampai berkahirnya pemerintahan Soeharto masalah penyelundupan tersebut tidak dapat teratasi.”
Kalimat terakhir ini mengejutkan karena begitu ringannya. “Tidak dapat teratasi” adalah eufemisme yang luar biasa untuk menggambarkan sistem korupsi masif yang mengakar di era Orde Baru. Bandingkan dengan kritik keras terhadap ekonomi Orde Lama. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa penulis belum sepenuhnya melepaskan diri dari narasi resmi Orde Baru, meskipun buku ini diterbitkan tahun 2015—17 tahun setelah reformasi.
4. Kurangnya Perspektif Sosial-Ekonomi dari Bawah
Hampir seluruh narasi dalam buku ini berfokus pada elite politik, perjanjian-perjanjian diplomatik, dan keputusan-keputusan pemerintah. Rakyat biasa hampir tidak terlihat, kecuali sebagai massa yang bereaksi terhadap keputusan elite. Ini adalah pendekatan “sejarah dari atas” yang sudah lama dikritik oleh aliran sejarah sosial.
Ketika membahas pembangunan ekonomi Orde Baru, misalnya, penulis fokus pada angka-angka pertumbuhan dan kebijakan makro-ekonomi. Tidak ada pembahasan tentang bagaimana pembangunan ini dialami oleh petani, buruh, atau masyarakat adat. Tidak ada suara dari mereka yang tergusur oleh proyek-proyek pembangunan, atau mereka yang kehilangan tanah akibat kebijakan land reform yang gagal.
Penulis menyebutkan: “Pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun berkisar pada 7,2%” tanpa menjelaskan bagaimana pertumbuhan ini terdistribusi, atau siapa yang diuntungkan dan dirugikan. Ini adalah contoh klasik dari apa yang oleh ekonom seperti Thee Kian Wie disebut sebagai “growth without equity” pertumbuhan tanpa pemerataan.
5. Sumber Rujukan yang Terbatas dan Tidak Terupdate
Dari daftar pustaka yang ada, saya melihat bahwa penulis sebagian besar bergantung pada karya-karya lama dari tahun 1960-1990an. Dari 23 rujukan yang tercantum, hanya sedikit yang diterbitkan setelah tahun 2000. Ini bermasalah karena ada banyak penelitian baru tentang sejarah Indonesia yang telah menggunakan arsip-arsip yang sebelumnya tidak aksesibel.
Misalnya, karya-karya penting seperti “Pretext for Mass Murder” (John Roosa, 2006), “The Army and Politics in Indonesia” (Harold Crouch, edisi revisi 2007), atau “Indonesia’s Transformation and the Stability of Southeast Asia” (Angel Rabasa & Peter Chalk, 2012) tidak tercantum dalam daftar pustaka. Ketiadaan rujukan pada karya-karya terbaru ini membuat buku ini kehilangan kesempatan untuk mengintegrasikan temuan-temuan historiografis yang lebih mutakhir.
Pertanyaan-Pertanyaan yang Terabaikan
Dalam membaca buku ini, saya terus-menerus bertanya-tanya tentang hal-hal yang tidak dibahas, pertanyaan-pertanyaan yang tidak diajukan:
- Tentang Peristiwa 1965: Mengapa buku ini tidak membahas kontroversi tentang jumlah korban pembantaian 1965-1966? Mengapa tidak ada diskusi tentang perdebatan akademik seputar peran berbagai aktor dalam Gestapu?
- Tentang Orde Baru: Bagaimana rezim Soeharto bisa bertahan 32 tahun? Apa saja mekanisme kontrol sosial-politik yang digunakan? Bagaimana resistensi rakyat terhadap otoritarianisme Orde Baru?
- Tentang Timor Timur: Bagaimana pengalaman rakyat Timor Timur di bawah pendudukan Indonesia? Mengapa gerakan kemerdekaan Timor Timur begitu kuat sehingga akhirnya berhasil memisahkan diri?
- Tentang Reformasi 1998: Apa faktor-faktor yang membuat gerakan mahasiswa 1998 berhasil menggulingkan Soeharto, sementara gerakan-gerakan sebelumnya gagal?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena menunjukkan bahwa sejarah bukan hanya tentang “apa yang terjadi,” tetapi juga tentang “mengapa,” “bagaimana,” dan “dengan implikasi apa.”
Catatan tentang Periodisasi
Satu hal menarik yang saya renungkan adalah pilihan periodisasi buku ini: 1945-1998. Ini adalah periodisasi yang sangat politik-sentris, ditentukan oleh dua momen pergantian rezim besar proklamasi kemerdekaan dan jatuhnya Orde Baru. Tetapi apakah periodisasi ini masuk akal dari perspektif sejarah sosial-ekonomi?
Seorang sejarawan ekonomi mungkin akan memilih periodisasi berbeda misalnya 1945-1966 (ekonomi terpuruk), 1967-1997 (boom ekonomi), 1998-sekarang (era reformasi dan krisis). Seorang sejarawan sosial mungkin akan fokus pada transformasi masyarakat—dari masyarakat agraris ke urban, dari tradisional ke modern.
Penulis tidak menjelaskan mengapa ia memilih periodisasi ini atau mempertimbangkan periodisasi alternatif. Ini menunjukkan kurangnya refleksivitas metodologis kesadaran tentang keputusan-keputusan konseptual yang dibuat dalam menulis sejarah.
Kesimpulan
Setelah perjalanan panjang membaca dan merefleksikan buku ini, saya sampai pada kesimpulan yang ambivalen. Di satu sisi, saya mengapresiasi upaya Dr. Aman untuk menyediakan ringkasan komprehensif tentang periode penting dalam sejarah Indonesia. Untuk tujuan tertentu—sebagai buku teks, pengantar, atau referensi cepat—buku ini memiliki nilai.
Di sisi lain, saya kecewa dengan kurangnya kedalaman analitis, absennya refleksi kritis, dan bias-bias yang tidak direfleksikan. Buku ini melewatkan kesempatan untuk menjadi kontribusi signifikan bagi historiografi Indonesia karena terlalu puas berada di zona aman narasi konvensional.
Kata-kata penulis sendiri dalam kata pengantar—”Rangkaian peristiwa yang diceritakan secara kronologis akan menjadi sebuah kisah bermanfaat bagi siapa pun yang mempelajarinya”—mengandung asumsi yang bermasalah. Seolah-olah rangkaian kronologis saja sudah cukup, seolah-olah “fakta berbicara sendiri.” Padahal, kita tahu bahwa fakta tidak pernah berbicara sendiri. Fakta selalu dimediasi oleh interpretasi, dipilih dan disusun untuk mendukung narasi tertentu.
Apa yang hilang dari buku ini adalah kesadaran bahwa menulis sejarah adalah tindakan interpretif, bukan hanya kompilasi fakta. Seperti yang ditulis oleh sejarawan Hayden White, semua narasi sejarah pada dasarnya adalah konstruksi sastra, dan kita perlu menyadari pilihan-pilihan naratif yang kita buat.
Saya menutup resensi ini dengan harapan bahwa buku ini bisa menjadi titik awal, bukan titik akhir, bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia. Setelah membaca buku ini, pembaca harus terdorong untuk membaca lebih banyak, bertanya lebih dalam, dan berpikir lebih kritis. Karena pada akhirnya, sejarah bukan tentang menghafal masa lalu, tetapi tentang memahami bagaimana masa lalu membentuk siapa kita hari ini—dan siapa kita bisa menjadi di masa depan.
Leave a Reply